Penegasan Habiburokhman: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Tegaskan Dukungan Program Prabowo
Ketua Komisi III DPR RI - Habiburokhman
Jakarta –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum dan keamanan, menegaskan kembali sikapnya yang menolak keras wacana pemindahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian.
Dalam sejumlah kesempatan, Habiburokhman menekankan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan TAP MPR RI Tahun 2000, adalah konfigurasi yang paling tepat demi efektivitas komando dan minimnya birokrasi.
“Konstitusi kita sudah mengatur jelas. Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika diletakkan di bawah kementerian, jalur komando akan terlalu panjang dan berpotensi memperlambat respons dalam menjaga keamanan,” ujar Habiburokhman.
Dukungan Penuh pada Program Prioritas
Penegasan ini tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga dikaitkan dengan dukungan politik penuh pada kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman, yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pendukung garis keras Prabowo, mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan saat ini.
Beliau mencontohkan peran aktif Polri dalam mendukung program strategis nasional, khususnya yang menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Salah satu yang disorot adalah keterlibatan Polri dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengawasan dan dukungan kepada petani di berbagai daerah.
“Saya mengapresiasi kinerja Polri, yang patriotik dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Mereka aktif mendukung program-program Pak Prabowo, seperti ketahanan pangan. Ini menunjukkan Polri berada pada posisi strategis untuk menyukseskan visi dan misi negara,” tambahnya.
Menjaga Keseimbangan Kekuatan
Penolakan terhadap usulan kementerian yang membawahi Polri ini juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pandangan hukum yang dianutnya, menempatkan Polri langsung di bawah Kepala Negara (Presiden) adalah cara untuk memastikan lembaga tersebut tetap independen dari intervensi politik kementerian harian.
Habiburokhman berharap agar wacana perubahan status Polri ini dihentikan, demi menjaga stabilitas institusi dan memastikan Polri dapat fokus sepenuhnya pada tugas utamanya melayani dan mengayomi masyarakat.
Redaksi PenaHits.com
Dalam sejumlah kesempatan, Habiburokhman menekankan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan TAP MPR RI Tahun 2000, adalah konfigurasi yang paling tepat demi efektivitas komando dan minimnya birokrasi.
“Konstitusi kita sudah mengatur jelas. Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika diletakkan di bawah kementerian, jalur komando akan terlalu panjang dan berpotensi memperlambat respons dalam menjaga keamanan,” ujar Habiburokhman.
Dukungan Penuh pada Program Prioritas
Penegasan ini tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga dikaitkan dengan dukungan politik penuh pada kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman, yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pendukung garis keras Prabowo, mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan saat ini.
BACA JUGA
“Saya mengapresiasi kinerja Polri, yang patriotik dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Mereka aktif mendukung program-program Pak Prabowo, seperti ketahanan pangan. Ini menunjukkan Polri berada pada posisi strategis untuk menyukseskan visi dan misi negara,” tambahnya.
Menjaga Keseimbangan Kekuatan
Penolakan terhadap usulan kementerian yang membawahi Polri ini juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pandangan hukum yang dianutnya, menempatkan Polri langsung di bawah Kepala Negara (Presiden) adalah cara untuk memastikan lembaga tersebut tetap independen dari intervensi politik kementerian harian.
Habiburokhman berharap agar wacana perubahan status Polri ini dihentikan, demi menjaga stabilitas institusi dan memastikan Polri dapat fokus sepenuhnya pada tugas utamanya melayani dan mengayomi masyarakat.
Redaksi PenaHits.com